Kategori: Berita

bank dki, umroh bank dki, kerjasama dengan bank dki
23 08-2017
PT Hijau Tumbuh Kembang Indonesia Kerja Sama Dengan Bank DKI

  PT Hijau Tumbuh Kembang Indonesia (HTKI) menjalin kerja sama dengan Bank DKI dalam mengembangkan bisnis travel umrah dan haji. Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kantor Bank DKI Pusat, Gedung Prasada Karya. Jl. Suryopranoto,…

Read more...

Ibadah umroh merupakan suatu ibadah yang penuh dengan nuansa “perendahan diri”, menjauhkan diri kita dari semua sikap dan perilaku keangkuhan dan kesombongan. Segala kebesaran dan kehormatan hanya ada pada Allah SWT saja. Untuk sahnya ibadah umroh kita harus memenuhi syarat dan rukun umroh supaya kita mendapatkan pengampunan, pahala dan ridho-Nya.

Adapun syarat ibadah umroh yakni: islam, baligh/dewasa, berakal, merdeka dan istitha’ah (mampu). Wajib umroh yaitu: Niat ihrom di miqat dan meninggalkan larangan selama ihrom. Sedangkan rukun umroh: dimulai dengan niat umroh, thawaf, sa’i, tahallul dan tertib sesuai urutannya, dibawah ini diterangkan sangat jelas tata cara dan panduan umroh secara berurutan.

tata cara umroh, panduan umroh


Pencarian terkait:notbook petunjuk umroh, Ringkasan cara melakukan umrah
tabungan umroh, menabung untuk umroh
05 03-2016
Menabung Untuk Pergi Umroh Dan Haji

Kini anda bisa merencanakan menabung untuk pergi Umrah dengan lebih terencana bersama Srikandi Wisata yang bekerjasama dengan Beberapa Bank Ternama di Indonesia, memudahkan kita mewujudkan impian ber-Umroh melalui Tabungan Umrah. Mari menabung bersama Srikandi Wsata….

Read more...

Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu mengingatkan Kementrian Agama terkait pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang belum terrealisasi hingga saat ini. Padahal batas waktu pembentukan BPKH paling lambat 17 Oktober tahun lalu.

“Selama rapat dengar pendapat masalah keuangan haji, kami meihat banyak masalah, tetapi BPKH hingga saat ini belum juga terbentuk,” ujar Khtibul Umam Wiranu, Senin (15/2).

Menurut dia, antara pengelolaan haji dan pengelolan keuangan haji di manajamen manapun harus dipisahkan. Sehingga DPR mendesak agar BPKH segera dibentuk.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kemenag telah berkomitmen di atas kertas bahwa BPKH akan segera dibentuk tetapi hingga Februari belum ada realisasinya.

Menurut Saleh, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak sadar telah melanggar amanat undang-undang karena sudah terlambat empat bulan untuk merealisasikannya.

Saleh mendapat laporan pansel sudah dibentuk dan telah berada di meja presiden. Tetapi kenyataannya peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari undang-undang No 34 tahun 2013 tersebut belum dibentuk.

Hingga saat ini pihaknya hanya bisa mengimbau saja kepada pemerintah. Namun jika ini terus berlanjut bisa saja DPR melakukan advokasi terkait pelanggaran tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA

%d blogger menyukai ini: